Visi dan Misi

Visi dan Misi Kepala Daerah untuk 2017-2022 adalah :

Visi

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

Misi

1. Meningkatkan pembangunaan  ekonomi berbasis potensi daerah;

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

6. Meningkatkanpengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.]

 

Berdasarkan visi, misi, prioritas dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang termuat di dalam RPJMD 2017-2022, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung ketercapaian indikator kinerja daerah, diarahkan untuk mendukung Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

  • Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah; pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhaan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan , serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.
  • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi; tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.