Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pimpinan

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi  Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan  :

  1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
    2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
    3. penyelenggaraan            administrasi            Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;1. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; 2. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD; 3. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan 5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi:

  1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  2. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  3. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan meliputi bidang pengembangan wilayah dan pengawasan industri, bidang pengembangan sumberdaya, fasilitasi dan akses industri, bidang pengembangan perdagangan, bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
  4. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  5. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  6. menyelenggarakan bidang pengembangan wilayah dan pengawasan industri, bidang pengembangan SumberDaya, fasilitasi dan akses industri, bidang pengembangan perdagangan, bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian, serta UPTD;
  7. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  8. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  9. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Perindustrian dan Perdagangan;menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  10. menyelengarakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  11. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan pelaporan      Dinas                            Perindustrian                               dan Perdagangan;
  12. menyelenggarakan        pengoordinasian        dan pembinaan UPTD;
  13. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
  14. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 


 

Program Kerja

       Program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

  1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
    2. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
    3. penyelenggaraan                                           administrasi            Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
    5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

       Susunan  Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Umum;
    3. Subbagian Keuangan;
  3. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri; membawahkan:
    1. Seksi Fasilitasi dan Akses Industri;
    2. Seksi Perwilayahan dan Sarana Prasarana Industri;
    3. Seksi Sumber Daya Industri;
    4. Bidang                         Pengendalian        dan     Fasilitasi       Usaha Industri membawahkan:
  4. Seksi Fasilitasi Usaha Industri;
    1. Seksi Pengendalian Industri;
    2. Seksi Analisa Data Industri;
  5. Bidang                         Pengendalian   Perdagangan           dan  Perlindungan Konsumen membawahkan:
  1. Seksi Perlindungan Konsumen;
  2. Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  3. Seksi Fasilitasi Perdagangan;

      6. Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, membawahkan:

  1. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
  2. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
  3. Seksi Pengembangan Ekspor;
  4. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Struktur Organisasi
Data Staf
NO. NAMA NIP FOTO
1. Staf 1 12341212 123412 1 123  
2. Staf 2 12341212 123412 1 123  
3. Staf 3 12341212 123412 1 123  
4 Staf 4 12341212 123412 1 123  
5. Staf 5 12341212 123412 1 123