Perkuat Komoditi Lada. Pemprov Bantuk Tim Komite Penentu Harga Lada (PHL)

Pangkalpinang-Dalam upaya memperkuat komoditi lada. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung (Babel) membentuk Tim Komite Penentu Harga Lada (PHL), dengan tujuan untuk mendapatkan harga acuan Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“tujuan pembentukan Tim Komite Penentu Harga Lada Povinsi Babel adalah untuk mendapatkan harga acuan Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dijadikan sebagai acuan oleh Kantor Pemasaran Bersama Lada Bangka Belitung dalam melakukan tata kelola pemasaran Lada Putih Babel,” ujar Deki Susanto Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel, Rabu (2/9) di ruang Kerjanya.

Dijelaskannya, bahwa tim ini terdiri dari berbagai komponen masyarakat mulai dari perwakakilan Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian, Kominfo, BUMD, Perwakilan Petani, erwakilan Eksportir dan Kalangan Akademisi.

Dimana nantinya tim ini akan melakukan rapat secara rutin dalam menentukan harga Lada acuan KPB, dengan mempertimbangakan berbagai Faktor, seperti Hpp petani Lada, Harga dunia Lada, faktor iklim, faktor panen, jumlah produksi Lada, kurs mata uang dunia dan supply and demand.

“jadi semua faktor yang berpotensi mempengaruhi harga Lada akan dijadikan pertimbangan dengan azas kewajaran,” pungkasnya.

Dirinya berharap, kedepan harga ini dapat membantu baik petani, pedagang dan Pasar Komoditi ( bursa) Lada untuk memanfaatkan harga tersebut, sebagai acuan harga Lada di Bangka Belitung. Tim ini menurutnya adalah bagian dari usaha Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk berusaha mengembalikan kejayaan Lada di Bumi Bangka Belitung yaitu berusaha berdaulat dimana Babel punya Lada MWP dengan kualitas baik.

“maka kita juga berusaha menentukan harga lada MWP tersebut tanpa dipermaikan oleh negara lain. Ini merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan dimana kita sudah memiliki Bursa Lada maka harga tersebut dapat menjadi acuan di Pasar Komoditi Lada Babel,” tuturnya.

Sebelumnya, Tim Komite Penentu Harga Lada (KPHL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mulai membahas penentuan harga lada Babel, Senin Siang (31/8) di ruang Serba Guna Kantor Pemasaran Bersama (KPB) Lada Provinsi Babel, di Air Itam Pangkalpinang.

Pada saat membahas harga Lada, Direktur BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) Prof. Saparuddin mengatakan untuk saat ini tim bisa membuat harga di tingkat petani untuk kepentingan acuan harga bursa saja, dimana di dalam harga acuan harus ada harga untuk pembelian di tingkat petani dan untuk acuan sendiri harus ada beberapa yang sudah di petakan diantaranya harga perolehan dari ditingkat petani, kemudian harga pasar dari instasi pemerintah yang setiap hari di cek ke petani  lada, pengepul  dan gudang,

“yang lainya itu adalah harga yang ada di IPC. exp : kondisi hari ini IPC lada MWP USD 4438/Matric ton. harga di IPC adalah harga untuk lada yang belum ada Gradenya (Non Grade), di dalam IPC terdapat beberapa lada lainnya yaitu Kuching asta. Kuching Asta menjadi acuan untuk standar ASTA,” katanya.

Sementara itu, Deki Susanto General Manager Kantor Pemasaran Bersama (KPB) Lada Provinsi Babel sekaigus Sekretaris Dissperindag Babel menjelaskan untuk menentukan harga lada Babel, perlu ada acuan harga lada yang pasti, baik di tingkat pembeli, di tingkat kualitas MWP 1 dan kualitas MWP 2. Belum ditambah lagi komponen lainya yaitu harga Pokok Produksi Petani, Kualitas dan Mutu Lada (IG), Kurs dolar, Stock, dan Kondisi musim panen Negara Produsen lada tersebut.

Oleh sebab itu dirinya menyarankan perlu adanya pembahasan secara serius megenai komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi harga lada Bangka Belitung.

“harga MWP 1 dan MWP 2 yang akan di perdagangkan di pasar fisik, masuk dalam biaya resi gudang, asuransi, fee pusrek, sortir, dan packing,” pungkasnya.

Ditambahkan Herman Tjhia selaku anggota KPHL, bahwa harga lada yang terbentuk di masyarakat selama ini bukan dari IPC, harga di masyarakat murni dari suplai demand dari penjual dan pembeli, harga di IPC itu adalah harga yang dilaporkan masing-masing negara. “ harga lada MWP kalo di industry selalu dipertimbangkan lebih mahal dibandingkan harga lada Vietnam sampai dengan 10-15%. Dan juga harus mesti ada pengecekan untuk Pajak pada saat transaksi pasar fisik,” tambahnya. (mislam)

Sumber: 
Dinas Perindag
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
mislam
Bidang Informasi: 
Perindag